Tugas dan Fungsi

TUPOKSI PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

  • Tugas Pokok:

Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan per

lindungan lingkungan hidup daerah.

  • Fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
  3. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
  4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran;
  5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan;
  6. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;
  7. pelaksanaan pelayanan umum;
  8. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga serta perlengkapan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi badan lingkungan hidup daerah. Sekretariatmenyelengarakanfungsi ;

  1. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja badan;
  2. pengelolaan urusan keuangan;
  3. pengelolaan urusan kepegawaian;
  4. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  5. pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan keprotokolan; dan
  6. pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, dokumentasi arsip dan penggandaan;
  2. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
  3. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit;
  4. menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  5. menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
  6. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
  7. menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan absensi
  8. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan BLHD (RKA);
  9. menyiapkan, mengembangkan dan mengkoordinasikan kebijakan sistem informasi lingkungan;
  10. menyiapkan bahan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan BLHD;
  11. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan semua unsur organisasi badan;
  12. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan badan;
  13. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumetasi kegiatan badan;
  14. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan badan;
  15. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan badan;
  16. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan  sesuai bidang tugasnya.

 

B.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan barang unit, keprotokolan dan kehumasan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. melasanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan;
  2. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
  3. melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;
  4. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit;
  5. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan barang/ aset unit;
  6. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan;
  7. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensii pegawai;
  8. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
  9. menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  11. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

B.2. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan program dan rencana kerja badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.Untuk menjabarkan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
  2. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja badan;
  3. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas badan;
  4. menyusun rencana anggaran bulanan / triwulan badan;
  5. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran belanja negara;
  6. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung badan;
  7. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan;
  8. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan / kebutuhan kantor;
  9. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  10. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;
  11. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
  12. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  14. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

B.3. SUB BAGIAN INFORMASI DAN PELAPORAN

Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan datadalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan.Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis penyusunan rencana evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pengembangan kinerja pada satuan kerja masing-masing;
  2. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan dinas;
  3. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumentasi kegiatan dinas;
  4. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan dinas;
  5. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas serta rekapan hasil evaluasi kegiatan;
  6. melaksanakan pendokumentasian hasil laporan kegiatan badan;
  7. melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan badan secara periodik;
  8. melaksanakanpenyediandanpengelolaan data/informasilingkunganhidup;
  9. memberikanpelayananinformasi data;
  10. melaksanakan publikasi informasi lingkungan hidup melalui website dan/atau media lainya;
  11. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  12. melaksanakan tugas pengelolaan perpustakaan dinas;
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  14. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

  1. BIDANG BIDANG TATA LINGKUNGAN (PermenLH P 74/2016)

BIDANG PERENCANAAN  DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP (Ogn)

  • Tugas Pokok

Bidang Perencanaan dan kajian lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengkajian lingkungan hidup

  • Fungsi:
  1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  2. Penyusunan dokumen RPPLH;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasisdaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. Penyusunan instrumen ekonom lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);
  8. Sinkronisasi RLPLH NasionaL Ekoregion;
  9. Penyusunan NSDA dan LH;
  10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  12. Sosialisasi kepada pemangku RPPLH;
  13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKLHS;
  16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
  17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
  18. Koordinasi penyusunaninstrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL,izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
  19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);
  20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  21. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
  22. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  23. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  24. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  25. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  26. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  27. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  28. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  29. Penetapan kebijakan  dan  pelaksanaan  konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
  33. Pelaksanaan evaluasi RKL-RPL
  34. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
  35. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

C.1.  SEKSI TATA  RENCANA LH

– Tugas Pokok

Seksi tata rencana lingkungan hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dampak lingkungan

– Fungsi

  1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  2. Penyusunan dokumen RPPLH;
  3. KoordinasidansinkronisasipemuatanRPPLHdalam RPJP dan RPJM;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup(PDB&PDRBhijau,mekanismeinsentifdisinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  8. SinkronisasiRLPLHNasional,Pulau/Kepulauandan Ekoregion;
  9. Penyusunan NSDA dan LH;
  10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  11. Penyusunan IndeksKualitas Lingkungan Hidup;
  12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  14. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Menuju Indonesia Hijau
  15. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  16. Fasilitasiketerlibatanmasyarakatdalampelaksanaan KLHS;
  17. Pelaksanaan evaluasi RKL-RPL
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
  19. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

  1. 2. SEKSIKAJIAN DAMPAK DAN PEMELIHARAAN LH

SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN (Ogn) 

Tugas : Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan LH mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi mengenai kajian dampak lingkungan

Fungsi :

  1. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemarandan/ataukerusakanlingkungan hidup (Amdal,UKL UPL,izinlingkungan,AuditLH,Analisis resiko LH);
  2. Penilaianterhadapdokumenlingkungan(AMDALdan UKL/UPL);
  3. Penyusunantimkajiandokumenlingkunganhidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  4. Pelaksanaan proses izin lingkungan.
  5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  6. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; dan
  7. Pelaksanaanpemanfaatansecaralestarisumberdaya alam.
  8. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
  9. Pelaksanaanupayamitigasidanadaptasiperubahan iklim;
  10. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
  11. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  12. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  13. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  14. Penyelesaiankonflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  15. Pengembangan system informasidan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
  16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
  19. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

  1. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DANLB3 (Permen LH)

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN B3 (Ogn) 

  • Tugas pokok :

melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B 3

  • Fungsi :
    1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  1. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritasjenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  2. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  3. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
  4. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dankemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  5. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  6. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  7. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  8. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
  9. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  10. Penyediaan sarpras penanganan sampah;(diperjelas di uraian Tugas)
  11. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  12. Penetapan lokasi tempat TPS,TPSTdanTPA sampah;
  13. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  14. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  15. Pemberian kompensasi dampak negatif   kegiatan pemrosesan akhirsampah;
  16. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampahdalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  17. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  18. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  19. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  20. Perumusan kebijakan  pembinaan  dan  pengawasan kinerja  pengelolaan sampah  yang  dilaksanakan  oleh pihak lain (badan usaha);
  21. Pelaksanaan pembinaan   dan   pengawasan   kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  22. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  23. Pelaksanaan perizinan  penyimpanan  sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  24. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerahKabupaten/Kota;
  25. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  26. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  27. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  28. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerahKabupaten/Kota;
  29. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
  30. Pemantauan dan  pengawasan  terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
  31. Evaluasi pelaporan pengelolaan sampah dan limbah (cair dan B3)
  32. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
  33. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

D.1.  SEKSI PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH

SEKSI PEMBERSIHAN FASUM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Ogn)

  • Tugas pokok:

Melaksanakan pengelolaan kebersihan fasilitas umum dan pengelolaan persampahan

  • Fungsi :
  1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  2. Penetapantargetpengurangansampahdanprioritasjenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepadaprodusen/industri;
  5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dankemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; danPembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
  8. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
  9. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan danpemrosesan akhir sampah;
  10. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
  11. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  12. Penetapan lokasi tempat TPS,TPSTdanTPA sampah;
  13. Pengawasan terhadap   tempat  pemrosesan   akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  14. Penyusunan danpelaksanaan sistemtanggapdarurat pengelolaan sampah;
  15. Pemberian kompensasi dampaknegatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; Pelaksanaankerjasamadengankabupaten/kotalain dan kemitraandenganbadan usahapengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  16. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  17. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  18. Pelaksanaanperizinanpengolahansampah,pengangkutansampahdan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  19. Perumusankebijakanpembinaan dan  pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
  20. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
  21. Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
  22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
  23. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

D.2. SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH

SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B 3 (Ogn)

  • Tugas pokok :

Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan limbah B3

  • Fungsi :
  1. Perumusan penyusunan   kebijakan   perizinan penyimpanan sementara limbah B3(pengajuan, perpanjangan, perubahan  dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  3. Pelaksanaan pemantauan   dan   pengawasan penyimpanan  sementara  limbah  B3   dalam  satu daerah Kabupaten/Kota;
  4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutanlimbahB3(pengajuan,perpanjangan,perubahan danpencabutan) dalam satu daerahKabupaten/Kota;
  5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  7. PelaksanaanperizinanPenimbunanLimbahB3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  8. PelaksanaanperizinanpenguburanlimbahB3medis;
  9. Pelaksanaan Pemantauandanpengawasan limbah (cair, B3, medis)
  10. PelaksanaanEvaluasi pelaporan pengelolaan sampah dan limbah (cair dan B3)
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
  12. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

  1. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARANDAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Permen LH dan Ogn) 

–  Tugas pokok :

Melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

–  Fungsi :

  1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  5. Penentuan baku mutu lingkungan;
  6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian   serta   penghentian)   sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. Pelaksanaanpemulihan pencemaran(pembersihan, remidiasi,rehabilitasidan restorasi)  sumber  pencemar institusi dan non institusi;
  10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  12. Penyusunankebijakanpembinaanterhadapsumberpencemarinstitusi dan non institusi;
  13. Pelaksanaan pembinaan  terhadapsumber  pencemar institusi dan non institusi;
  14. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian   informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  18. Pelaksanaan pemulihan(pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
  19. Melaksanakanpendampinganpemantauanperingkatkinerjaperusahaanterhadappengelolaanlingkungan;
  20. Pelaksanaan monitoring pelaporanpelaksanaan RKL-RPL
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
  22. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

E.1. SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN KUALITAS LINGKUNGAN (Ogn) 

– Tugas pokok :

Melaksanakan Identifikasi dan pengkajian kualitas lingkungan

–  Fungsi  :

  1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut
  5. Penentuan baku mutu lingkungan; dan
  6. Penyiapansarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
  7. Pelaksanaanpemantauansumberpencemarinstitusi dan non institusi;
  8. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
  9. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  10. Melaksanakanpendampinganpemantauanperingkatkinerjaperusahaanterhadappengelolaanlingkungan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
  12. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

E.2. SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

–  Tugas pokok:

Melaksanakan Penanggunalangan dan pemulihan kualitas lingkungan

–  Fungsi :

  1. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)kerusakan lingkungan; dan
  2. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
  3. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian  informasi,  pengisolasianserta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  4. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  5. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  6. Pengembangansisteminformasikondisi,potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup  kepada masyarakat;
  7. Penyusunankebijakanpembinaanterhadapsumber pencemar institusi dan non institusi;
  8. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
  9. Pelaksanaan pembinaantindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumberpencemar institusi dan non institusi.
  10. Pelaksanaan monitoring pelaporanpelaksanaan RKL-RPL
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
  12. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

  1. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP (Permen LH dan Ogn)
  • Tugas pokok :

Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pencemaran dan meningkatkan kapasitas lingkungan hidup

  • Fungsi :
    1. Penyusunan kebijakan  tentang  tata  cara  pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
    2. Fasilitasi penerimaan   pengaduan   atas   usaha   atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
    4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
    5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
    6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
    7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
    8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    11. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
    13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakanhukum lingkungan;
    14. Pelaksanaanpenegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
    16. Penanganan barang   bukti   dan   penanganan   hukum pidana secara terpadu;
    17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaa masyarakat hukum adat (MHA),  kearifan  lokal  atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Identifikasi, verifikasi dan validasi        serta penetapan pengakuan  keberadaan  MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta  penetapan pengakuan  keberadanaan  keberadaan  MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    19. Penetapan tanah  ulayat  yang  merupakan  keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
    21. Pembentukan panitia pengakuanMHA;
    22. Penyusunan data  dan  informasi  profil  MHA,  kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
    24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
    25. Pelaksanaan fasilitasi   kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
    26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal   atau   pengetahuan tradisional terkait PPLH;
    27. Penyiapan sarpras     peningkatan kapasitas dan peningkatan   kerjasama   MHA,   kearifan   lokal   atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
    28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
    29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
    30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
    31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
    32. Pengembaan kelembagaankelompokmasyarakat peduli LH;
    33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
    34. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
    35. Pengembangan jenis penghargaan LH;
    36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
    37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
    38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
    39. Dukungan program   pemberian   penghargaan   tingkat provinsi dan nasional.
    40. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
    41. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

F.1.  SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

SEKSI PENYELESAIAN PENGADUAN LH (Ogn)

  • Tugas pokok :

Menyiapakan bahan, melaksanakan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum

  • Fungsi :
  1. Penyusunankebijakantentangtatacarapelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai denganizin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Pelaksanaan penelaahan  dan  verifikasi  atas pengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring     danpelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  7. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
  8. Pengembangan system informasi penerimaanpengaduan masyarakatatas usaha  atau kegiatan yang tidak sesuai denganizin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  9. Penyusunankebijakanpengawasanterhadap usaha danataukegiatanyangmemilikiizinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  11. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. Pembinaan dan pengawasan terhadapPetugasPengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaranPerlindungan dan Pengelolaan LH;
  15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  16. Penanganan barangbukti  dan  penangananhukum pidana secara terpadu.
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
  18. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

F.2. SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LH 

–  Tugas pokok : 

Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kualitas lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

–  Fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan  pengakuan  keberadaan masyarakat  hukum  adat,  kearifan    lokal  atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakathukumadat,kearifanlokalatau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. PenetapantanahulayatyangmerupakankeberadaanMHA,kearifanlokal ataupengetahuantradisionaldan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA  terkait  dengan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  6. PenyusunandatadaninformasiprofilMHA,kearifanlokal atau    pengetahuan    tradisional    terkaitPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifanlokalatau pengetahuantradisionalterkait PPLH;
  8. Penyelenggaraan pendidikan     dan   pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifanlokalatau pengetahuantradisionalterkait PPLH;
  9. PelaksanaanfasilitasikerjasamadanpemberdayaanMHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  10. Penyiapan model peningkatan kapasitas danpeningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  15. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  16. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakatpeduli LH, Pengembangan Sekolah Adiwiyata, pengembangan Peran Serta Masyarakat
  17. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  18. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  19. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberianpenghargaan LH;
  21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
  22. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
  23. Dukunganprogrampemberianpenghargaantingkatprovinsi dan nasional
  24. Evaluasipelaporanpelaksanaan RKL – RPL
  25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
  26. Monitoring dan evaluasi pelaporan

 

KELOMPOK  JABATAN  FUNGSIONAL  ,

melaksanakan tugas:

  1. Membantu bidang sesuai dengan jabatan fungsional
  2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

 

  1. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN

– Tugas Pokok

Melaksanakan  kegiatan  operasional  dan/atau  kegiatan  teknis penunjang  Dinas  di  bidang  pelaksanaan  pengujian  parameter kualitas  lingkungan,  melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan  penyusunan  SOP laboratorium lingkungan

– Fungsi

  1. Menetapkan tugas  dan  fungsi  personel  sesuai  dengan kompetensinya.
  2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel.
  3. Monitoring dan  evaluasi  standar  pelayanan  pengambilan  contoh uji  dan  pengujian  parameter  kualitas  lingkungan  serta pengelolaan limbah laboratorium.
  4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
  5. Pelaksanaan pengambilan,  perlakuan,  transportasi  dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan.
  6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
  7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
  8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
  9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
  10. Menjaga komitmen  manajemen  mutu  sesuai  registrasi  sertifikasi akreditasi.
  11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
  12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
  13. Melaksanakan pekerjaan  pembuatan  model  simulasi pengendalianpencemaran lingkungan.
  14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
  15. Melaksanakan inventarisasi  sumber-sumber  emisi/efluen didaerah tapak.
  16. Membantu dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap  industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.
  17. Melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

 

  1. SUB BAGIAN TATA USAHA LABORATORIUM LINGKUNGAN

Tugas :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Laboratorium Lingkungan

Fungsi :

  1. Menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi dilingkungan laboratorium lingkungan;
  2. Menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi dilingkungan laboratorium lingkungan;
  3. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
  4. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
  5. Menyiapkan bahan kerja antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
  6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

 

KELOMPOK  JABATAN  FUNGSIONAL  ,  melaksanakan tugas:

  1. Petugas pengambil  contoh  uji,  melaksanakan  tugas pengambilan,  perlakuan,  transportasi  dan  penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan