Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal

Berdasarkan amanah Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa :

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan tahapan :

  1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  2. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
  3. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pembentukan Panitia MHA dengan SK Bupati Berdasarkan amanah Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Panitia melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat, dimana identifikasi yang dimaksud dilakukan dengan mencermati:

a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;

b. wilayah Adat;

c. hukum Adat;

d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud, diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.Apabila MHA mempunyai wilayah adat luas, maka dilakukan pengecekan apakah termasuk kawasan hutan atau diluar kawasan hutan.

Penetapan Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri LHK oleh pemangku adat.

Penetapan Tanah Ulayat dilakukan melalui permohonan kepada Bupati oleh MHA. Bilamana MHA mengajukan Hutan Adat termasuk kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan maka digunakan Permen LHK no.21 tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.Penetapan hak komunal atas tanah MHA & masyarakat yang berada pada kawasan tertentu dengan tahapan MHA mengajukan permohonan kepada Bupati (BAB III Pasal 5 ayat (1) Permen Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah MHA & Masyarakat yang berada pada kawasan tertentu), dimana tanah tersebut berada di luar kawasan hutan.

  1. Pengakuan MHA yang mengelola hutan adat di dalam kawasan hutan negara ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) karena:
  2. Untuk memastikan kebenaran/eksistensi suatu MHA di daerahnya, termasuk hak-hak dan keberadaan suatu MHA secara administratif
  3. Untuk memberikan kepastian suatu MHA dan menghindarkan adanya “MHA bentukan” yang tidak jelas eksistensinya.
  4. Logika umumnya adalah tidak mungkin Negara mengakui suatu MHA dan Hutan adatnya apabila Pemerintah daerahnya tidak mengakui eksistensi suatu MHA.
  5. Adapun bagi MHA yang melakukan pengelolaan areal yang selama ini dianggap sebagai Hutan Adat dan berada diluar kawasan Hutan Negara, pengakuan dan usulannya cukup dengan Keputusan Bupati/Produk Hukum Daerah lainnya.

Permendagri 52/2014  -> Masyarakat adatnya

Permen LHK 21/2019  -> Hutan adat

Permen Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN 10/2016 -> Hak ulayat & hak komunal

Intinya harus ada Panitia MHA dulu untuk menetapkan & mengakui MHA baik MHA itu mengajukan permohonan Hutan Adat ataupun hak ulayat, sebaiknya dengan PERDA jadi sudah mengakomodir tanah yang ada di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

Pengertian Tanah Ulayat yaitu tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.”Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat.

Untuk Kabupaten Tanah Bumbu daerah yang memiliki MHA dan kearifan lokal terdapat di Desa Gunung Raya Kec. Mantewe dan Desa Temunih Kecamatan Kusan Hulu. Pada Bulan Juli Tahun 2020 telah dilakukan Pendampingan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ke Lokasi MHA dan Kearifan Lokal di Desa Gunung Raya Kec. Mantewe (Balai Adat Karya Sepakat) dan Desa Temunih Kecamatan Kusan Hulu (Sekretaris Perwakilan Desa Temunih).

You May Also Like